Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagi kebijakan ideal memerlukakn kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kebijakan ini memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan, serta melibatkan semua pihak yang berpartisipasi aktif untuk menjadikan sekolah, kuat dan berenergi. Kunci sukses jejaring kebijakan dalam MPMBS sangat bergantung pada peran Kepala Sekolah dan guru sebagai entrepreneur yang dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri yang unik, dan secara bersama-sama menghimpun informasi dan membuat pilihan, sesuai kondisi yang ada di sekolah. Mereka dapat mengelola dana dengan baik, serta mengontrol dan melaporkannya secara akuntabel.

Jejaring kebijakan dalam implementasi kebijkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung masih belum berjalan dengan efektif, meski sudah terbentuk, khususnya pada aktivitas interpretasi dan penerapan, dilihat dari kebijakan ideal, sasaran, pelaksana, dan lingkungan kebijakan.

Jejaring kebijakan tersebut memerlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan membangun kepercayaan, komitmen, aturan, kepemimpinan yang inovatif, dengan mengelola sumber daya yang ada dan memperhatikan sistem nilai yang berlaku untuk kepentingan publik serta pemerataan kesempatan. Pada konteks Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan, diperlukan unsur good governance. Studi lebih lanjut mengenai jejaring kebijakan lebih berdasarkan kepada pembentukan jejaring berdasarkan prinsip network governance, managerial skill, dan evaluasi kebijakan.